pengawasan eksternal pelaksanaan apbd dilakukan oleh. Rekomendasi mengusulkan perbaikan untuk aspek regulasi, kelembagaan, pendanaan, teknis pelaksanaan dan kewilayahan. pengawasan eksternal pelaksanaan apbd dilakukan oleh

TRIBUN-TIMUR. Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga/badan/inti yang Jan 6, 2022 · Dana Desa dilakukan oleh semua tingkatan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 T ahun 2014. visi dan misi yang ditetapkan; b) merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai. Adapun yang menjadi tujuan dari dibentuknya Ombudsman Republik Indonesia, yaitu: Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera. Selain itu, pemerintah pusat juga mendorong penguatan dari aspek pengawasan. Hubungan antara aparat pengawasan dengan pihak yang diawasi adalah keduanya tidak berad dalam satu unit organisasi yang sama. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi pemberian. Riawan Tjandra. Maka dari itu Ombudsman Republik Indonesia juga disebut sebagai pengawas eksternal sebagai wujud amanat Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang secara operasional bertugas mencegah maladministrasi, menyelesaikan laporan masyarakat dan mengadakan pengawasan. Pertama. Malang Creative Center menjadiPengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, (Alumni: Bandung, 2004), hlm. berbanding lurus dengan hasil kinerja tentunya. b. Latar Belakang Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja. Sesuai Pasal 35 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa pengawas pelayanan publik terbagi menjadi dua, yaitu pengawas internal dan eksternal. Pengawasan eksternal pelaksanaan APBD dilakukan oleh. Yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peratuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah. Pengawasan eksternal pelaksanaan APBD dilakukan oleh… a. Belanja Negara direncanakan sebesar Rp2. Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewaneksternal. Banyaknya kasus korupsi dalam penyelewengan anggaran Pemerintah Daerah menunjukkan belum maksimalnya pengawasan oleh DPRD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja. Hal ini sesuai juga dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. pendapatan asli b. 021. APA SAJA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DESA? Sebagai obyek pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemerintah desa harus memberi serangkaian informasi yang diperlukan dan melakukan upaya yang direkomendasikan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja namun tidak diperkenankan memberikan gratifikasi. Buatlah tulisan mengenai pelaksanaan APBD pada pemerintah daerah, dengan memilih kasus pada daerah tertentu. yang dilakukan atau didapat dari berbagai sumber, antara lain: laporan evaluasi pengadaan yang dilakukan oleh UKPBJ dan APIP masing-masing K/L/PD, rekomendasi LKPP atau BPKP. Pengawasan Ekstern dan Intern. dapat dilaksanakan oleh masing-masing program atau lintas program; b. Sedangkan berbagai cara yang dilakukan oleh. Pemerintah dengan persetujuan DPR telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 27 Oktober 2021. a. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan/unit/instansi di dalam lingkungan unit tersebut. 3. b. Pengawasan Kearsipan Eksternal Pengawasan Kearsipan Eksternal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh LKD Kabupaten Paser. Setiap tahun anggaran berakhir, pemerintah daerah mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD kepada DPRD, di samping itu ada pula laporan pelaksanaan. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut. Dana yang dialokasikan dalam APBN untuk daerah dinamakan. Pengawasan Kearsipan Eksternal adalah pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Eksternal. Magister thesis, Universitas Brawijaya. Bagaimana pembagian tugas Itwasda dalam melaksanakan perannya sebagai. Efektifitas pelaksanaan pengawasan pengelolaan APBD yang dilakukan oleh inspektorat daerah kabupaten Lampung Utara sudah terbilang optimal, dengan beberapa catatan yang harus dibenahi untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan pengelolaan APBD tahun anggaran 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah kabupaten. dilakukan oleh dewan, 2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal didaerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. pengawasan pelaksanaan program yang dijalankan sampai pada tahap pelaporannya. Dalam bentuk diagram siklus anggaran pemerintah daerah adalah sebagai berikut C. Pembinaan dan pengawasan secara internal dilakukan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit. SKPD, RKPD, KUA-PPAS-APBD Pelaku Pengawasan, yaitu Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan stakeholder yang lain Hasil Pengawasan, berupa Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah. pencapaian tujuan perusahaan. 2) Pengawasan Fungsional, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintan maupun ekstern perintah. Sedangkan menurut Basu Swasta (1996, hal. Pengawasan DPRD dalam Pelaksananan APBD di Kota Malang dengan melihat situasi, kondisi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. 2021/NO. Pengawasan pelaksanaan APBN dilakukan oleh aparat pemerintah berikut ini. 4. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan. Tujuan dari. 11. Perda tentang APBD bersama Kepala Daerah, dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. 2) Pengawasan eksternal, adalah pengawasan tertinggi yang dilakukan oleh DPRD dan BPK. Pengawasan DPRD. internal dan eksternal, pengawasan eksternal dilakukan oleh DPRD dan BPK, sengakan p engawasan internal dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan. 2. Berdasarkan pedoman penyusunan APBD 2001, peranan DPRD yaitu. literatur dan Focus Group Discussion. literatur dan Focus Group Discussion. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan dengan pemeriksaan oleh BPH (Badan Pemeriksa Keuangan). negara dapat dibedakan menjadi Pengawasan Internal dan Pengawasan eksternal. Terkait dalam proses penyusunan APBD harus dilandaskan prinsip, dimana harus. alokasi khusus Jawaban: b. Pengawasan pada penyususnan APBD Pengawasan dilakukan dalam bentuk keterlibatan langsung anggota DPRD, dapat dilihat dari jawaban setiap responden atas pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya (Pasal 54 ayat (1) dan (3)) Audit medis internal dilakukan oleh Komite Medik rumah sakit. mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen,. 3. Dukungan Pengawasan (Enabler); b. Maka dalam Pelaksanaan APBD agar tidak terjadi penyimpangan dan. Menurut Ateng Syafruddin, fungsi dan kedudukan APBD yaitu: Sebagai dasar kebijakan menjalankan keuangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. lanjut dari hasil pengawasan kearsipan yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda APBD memiliki beberapa implikasi penting, yakni: 1. Sebagai bahan pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berhak melaksanakan pengawasan bisa lebih baik. PENGAWASAN MENURUT SIPATNYA Pengawasan preventik. Pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD secara rinci diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Luwu, Rabu (3 September 2014) – Dalam rangka mendorong optimalisasi pengawasan pengelolaan keuangan negara (termasuk keuangan daerah), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK) menyelenggarakan Sosialisasi dengan tema “Optimalisasi Pengawasan Atas Keuangan Negara dan Keuangan Daerah” pada. Pengawasan pelaksanaan APBD secara prinsip sama dengan APBN, yaitu terdapat pelaksanaan secara eksternal dan internal. Sedangkan pengawasan. Undang Undang No. 2022/NOMOR. BPKP bertugas sebagai pemeriksa internal dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah untuk memastikan tercapainya. 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN agar APBN dapat berjalan dengan baik dan bertanggung jawab. Pemerintah Daerah c. (2) Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial. Melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia; 5. Jan 10, 2022 · Pengawasan eksternal lainnya dilakukan oleh BPK yang berwenang melakukan proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nama : Gery Panca Wibawa. Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10 responden atau 31, 25% menyatakan sangat. Pemerintah daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD, ini berarti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan eksternal dan ditekankan pada pencapainan sasaran APBD. (2007). Berdasarkan Peraturan Mendagri No. pengawasan secara internal dan eksternal, pengawasan eksternal dilakukan oleh DPRD dan BPK, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan jajarannya. Dokumen ini disusun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kebijakan fiskal daerah. DPRD. Semua jenis pengeluaran untuk kegiatan pembangunan di daerah, yang meliputi pelaksanaan proyek fisik dan non fisik. ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online) Halaman 8234-8245. Hal ini dapat dilihat. 2. agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. pengawasan pelaksanaan perda dilakukan oleh 11. • Pengawasan Internal “Intern”, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit organisasi/lembaga yang bersangkutan. Pelaksanaan APBN akan diawasi pengawas fungsional dari eksternal maupun internal pemerintah. Pemeriksaan dan/atau Pengujian sebagaimana dimaksud meliputi: Area kerja dengan pajanan Faktor Fisika, Faktor Kimia, Faktor Biologi, Faktor Ergonomi,. teknis pengawasan APBD. Pengawasan eksternal dilakukan oleh DPRD dan BPK; sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri melalui instansi-instansi dalam jajarannya. Pengawasan terhadap pengelolaan APBD yang dilakukan oleh DPRD merupakan hak setiap anggota DPRD dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk di daerah pemilihannya. Jelaskan mekanisme pengawasan penggunaan keuangan daerah dan bagaimanakah. Misalnya pengawasan keungan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). d) Pasal 224 (1. Oleh karena itu, secara teknis professional, pemeriksaan APBN/APBD hanya dapat dilakukan oleh institusi yang memiliki wewenang dan keahlian untuk melakukan audit. Beranda. Selain itu juga terdapat pengawasan internal dari jajaran Departemen Dalam Negeri yang biasa dikenal dengan Inspektorat Jenderal dan lain-lain. pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh DPRD. a. pembiayaan dalam APBD dengan rancangan Perda provinsi; dan c. dan untuk pelaksanaan pengawasan Tahun 2020 ditetapkan. d. Hukum Positif Indonesia-. Pengawasan eksternal dilakukan oleh DPRD dan BPK; sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri melalui instansi-instansi dalam jajarannya. Mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD terhadap pelaksanaan anggaran APBD direalisasikan dengan tugas dan wewenang yang ada pada DPRD. 2. Pemerintah Daerah c. UU No. Menentukan Agenda Pengawasan Perencanaan yang baik merupakan sukses awal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. WebPengawasan eksternal dilakukan oleh DPRD dan BPK; sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri melalui instansi-instansi dalam jajarannya. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat melalui laporan atau pengaduan masyarakat, pengawasan oleh ombudsman, pengawasan oleh Dewan Perwakilan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pengawasan eksternal dilakukan oleh DPRD dan BPK; sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri melalui instansi-instansi dalam jajarannya. Sedangkan dalam pengawasanan Eksternal yang diperiksa adalah dugaan pelangarran yang dilakukan oleh hakim. Latar Belakang Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pernyataan tentang rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu (1 tahun). Perlu menilai dan mengukur pencapaian penerapan SMK3 di setiap perusahaan. 1. Kompolnas sebagai lembaga pengawas fungsional Polri, terdapat dalam pasal 3 Perpres No. Pemerintah daerah dapaat mempertanggungjawabkan pelaksanaan suatu APBD kepada DPRD, oleh karen itu ada pula sebuah laporan pelaksanaan APBD triwulan yang dapat disampaikan tiap tiga bulan. Sulsel yang diikuti. Kecurangan eksternal adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu perusahaan/entitas, seperti kecurangan yang. WebDibawah ini beberapa berbagai jenis pengawasan yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut: 1. Sementara itu, Ombudsman RI adalah salah satu pengawas eksternal yang aktif, selain juga ada pengawasan dari masyarakat dan pengawasan oleh Dewan Perwakilan. Menurut Alamsyah dalam Imelda Sari (2010. dana alokasi umum e. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini antara lain : 1. 7. Pengawasan internal dan pengawasan eksternal b. APBD adalah untuk menjaga agar: (1) anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, (2) pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan (3) pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan (Wiyana, 2012). Bidang Layanan Umum Daerah d. Tak bisa dipungkiri masih banyak perusahaan negeri ini memberlakukan tata kelola K3 asal-asalan. Pemerintah Daerah c. Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengawasan atas pelakasanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Dari latar uraian diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini: 1. APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Pangkep. Setelah dilakukan pengawasan oleh pengawas eksternal maupun internal, menteri keuangan akan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Dasar hukum tersebut adalah Pasal 34, dimana dijelaskan hukuman bagi mereka yang melakukan penyimpangan kebijakan anggaran, seperti pidana penjara dan denda. 17. APBD d. Dalam hal melaksanakan koordinasi dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Masyarakat dapat berperan dalam pengawasan atas kinerja peme rintah daerah, dengan pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan oleh Bawasda dan pengawasan eksternal oleh DPRD dan masyarakat Kota Bandung juga belum optimal. 3. Mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD terhadap pelaksanaan anggaran APBD direalisasikan dengan tugas dan wewenang yang ada pada DPRD. b. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD. WebKelima, setelah dokumen anggaran disahkan oleh DPR/DPRD, Pemerintah akan melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN dan APBD. Pada Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Thn 2006 menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:. Pengawasan dibagian SDM,. Pengawasan eksternal dilakukan oleh DPRD dan BPK. DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan dan. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu melakukan pengawasan eksternal untuk menegakkan kehormatan. a. co. Menurut Werimon, Ghozali, Nazir (2007: 10) bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban APBD. Sehingga oleh karenanya, kondisi demikian tidak memungkinkan SDM APIP untuk melakukan pengawasan secara profesional dan objektif. Pemerintah daerah dapaat. Evaluasi laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh Pelaksana APBD 5. belum optimalnya pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat dan pengawasan eksternal oleh DPRD. Maka dalam pelaksanaan APBD agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan anggaran diperlukan adanya pengawasan yang kuat. dan pelaporan APBD. Pertanggungjwaban APBD. (Hanif Nurcholis, 2007:208)Yang kedua Desi nindya ningsih : pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat daerah terhadap penggunaan dana desa di kabupaten pesawaran bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran belum terlaksana secara optimal. Pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutuf. Dec 29, 2010 · PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) I. Dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance, maka kebutuhan terhadap peran pengawasan akan. 2. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD,Menurut Winardi (2000, hal. Pengawasan eksternal dilakukan oleh DPRD dan BPK; sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri melalui instansi-instansi dalam jajarannya. Pengawasan eksternal dilakukan oleh. Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya 40+ Contoh Soal dan Jawaban PG Ekonomi Kelas 11 SMA / MA Semester Genap Terbaru ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Pelaksanaan pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai perorangan, kelompok maupun organisasi dengan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melakukan audit pengelolaan keuangan daerah. a. 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD. Pengawasan pelaksanaan APBD. Kata pengawasan berasal dari kata awas berarti ―penjagaan‖. Pengawasan masyarakat b. Pengawasan ekstenal Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan atau orang yang berasal dari unit orgnisasi lain selain unti organisasi yang diperiksa. Pengawasan. Maka dalam Pelaksanaan APBD agar tidak terjadi penyimpangan dan. 17. BPK d. Pembahasan. TRIBUN-TIMUR. Dec 20, 2015 · Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat 5 (lima) siklus utama yang wajib dilaksanakan terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan dan. Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu seba-gai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki peran dan posisi yang sangatPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana BPK melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pengawas Eksternal dalam melakukan Pemeriksaan Keuangan terhadap Pelaksanaan APBD Kota Makassardan untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi Pemeriksaan Keuangan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan. Maka dalam Pelaksanaan APBD agar tidak terjadi penyimpangan. 23 tahun 2014 yang berbunyi bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten atau kota meliputi, pertama, Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati atau wali kota; kedua, Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang. Dec 1, 2017 · Untuk pengertian, fungsi dan jenis-jenis pengawasan dalam manajemen proyek akan dijelaskan dibawah ini.